Sikap FSPPIKJ Hadapi Rencana Rehab Pasar Induk Kramat Jati

Jurnalis Info, Jakarta–Rencana PD Pasar Jaya merevitalisasi kios para pedagang, langkah proaktif dan kesolitan pengurus dan anggota Forum Silaturahmi Pedagang Pasar Induk Kramat Jati (FSP-PIKJ), Jakarta, melindungi hak dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya yang juga para pedagang di pasar tersebut, patut diperhitungkan gerakannya.

Harga sewa selama 20 tahun yang direncanakan sekitar Rp. 78 juta permeter persegi, berkat kerja keras dan dukungan beberapa pihak, termaksud para ahli ekonomi dan hukum yang mendampingi secara suka rela, FSP-PIKJ dapat menekannya hingga sekitar Rp. 31 juta permeter perseginya, tentunya dengan perjuangan yang panjang.   

Ketua FSP-PIKJ, H. Rukaini mengatakan, pengurus, anggota dan pihak terkait lainnya dalam memperjuangkan kepentingan para pedagang tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak perusahaan daerah milik Pemprov. DKI Jakarta tersebut merevitalisasi kios secara bertahap, hingga diperkirakan selesai 1,5 tahun, demi menjaga para pedagang agar bisa tetap berjualan. 

“Saya didesak dan terpanggil menjadi Ketua FSP-PIKJ, walau keluarga berat merestuinya. Suka tidak suka, mau tidak mau, rencana revitalisasi yang rencananya dilaksanakan waktu dekat ini harus terlaksana. Tugas kami memperjuangkan para pedagang tidak terlalu terganggu pada proses renovasinya, namun disediakan tempat lain sementara agar bisa beraktivitas,” jelasnya. 

Setelah revitalisasi selesai, lanjut Rukaini, pihaknya berencana akan mengawasi proses perpanjangan Masa Hak Pemakaian Tempat Usaha (MHPTU) yang sebentar lagi selesai, membantu memberikan informasi terkait fasilitas Bank, membuat MCK mandiri yang pendapatannya diberikan kepada anak-anak tidak mampu yang saat ini sudah terdata sebanyak 56 orang.

 “Semua pihak bisa mengawasi, ke depan kami berharap kebijakan pemerintah sesuai dengan aturannya dan selayaknya dibicarakan bersama para pedagang, agar jangan ada pihak yang dirugikan. Biaya perpanjangan MHPTU yang layak, menjalin kerjasama dengan pihak Bank dengan bunga rendah dan pembuatan MCK mandiri untuk membiayai anak-anak terlantar agar tidak melakukan hal tercela, itu juga merupakan tugas kita bersama,” tegas H. Rukaini, pria kelahiran Demak, Jateng ini. 

Dugaan Korupsi Bansos Hingga Lelang Pengelolaan Parkir Pasar?

Maraknya pemberitaan bantuan sosial Covid-19 (bansos) 2020 lalu sebesar Rp 3,65 triliun yang diduga di korupsi menyeret pihak Perumda Pasar Jaya, terbantahkan. Belum lama ini, Perumda Pasar Jaya buka suara melalui Corporate Secretary Pasar Jaya Muhammad Fachri.

“Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya. Apa yang sudah diamanatkan Dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai. Iya, itu April-Desember 2020, bansos Pasar Jaya sudah tuntas,” katanya, seperti dilansir, Rabu, 18/1/2023 lalu. 

Sementara itu, Ketua Bidang Tipikor Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Agustinus P.G, SH mengatakan, semua pihak mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perumda Pasar Jaya, khususnya pengawasan terhadap pungli dan pencegahan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) untuk Pemprov. DKI Jakarta. 

Perumda Pasar Jaya jangan sampai seenaknya membuat kebijakan, lanjut Agustinus, pihaknya mengatakan lelang dan pekerjaan Beauty Contest Pengelolaan Parkir Pasar-Pasar milik Perumda Pasar Jaya tahun 2022 lalu, diduga banyak kejanggalan sehingga terindikasi korupsi.

“Sampai saat ini, Dirut Perumda Pasar Jaya belum memberikan penjelasan kepada kami terkait lelang dan pekerjaan Beauty Contest Pengelolaan Parkir oleh pihak ke tiga yang diduga pemenangnya rekanan binaan, indikasinya perusahaan yang mendaftar minim, kurangnya publikasi dan dipersulitnya persyaratan lelang,” katanya.

Agustinus juga mendesak pihak Perumda Pasar Jaya menjaga integritasnya. Perlunya kerjasama dengan SKPD Pemprov. DKI Jakarta memperbaiki pasar-pasarnya, jangan ada oknum pegang liar yang sengaja dibiarkan yang selanjutnya dijadikan mudus pungli oknum petugas. (red)