Tulang Bawang Barat-jurnalisinfo.net-Polemik keberadaan Karaoke Diva Family di Lingkungan 5, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, kian memanas.saptu(18/4/2026)
Warga menilai pemerintah tiyuh tidak serius menindaklanjuti hasil musyawarah yang sebelumnya telah menyepakati penolakan terhadap usaha karaoke tersebut.
Musyawarah yang dihadiri Kepala Tiyuh, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, serta puluhan warga semula menghasilkan kesepakatan agar pihak tiyuh segera mengirimkan surat pernyataan penolakan kepada Camat Tulang Bawang Udik, Azhari untuk di layangkan pada dinas satu pintu,Langkah itu dinilai penting guna mencegah gesekan antara warga dan pengelola usaha.
Namun hingga hampir sepekan berlalu, surat yang dijanjikan tak kunjung dilayangkan.
Saat warga meminta kejelasan, Kepala Tiyuh Supri justru disebut hanya menunjukkan salinan surat yang belum ditandatangani camat.
Sikap tersebut memicu kekecewaan masyarakat.
Warga menilai ada kejanggalan dalam penanganan persoalan ini, terlebih Karaoke Diva Family masih tetap beroperasi meski sebelumnya disebut telah diminta tutup sementara oleh pihak terkait.
“Kalau begini terus, apakah kami harus turun aksi?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, informasi yang dihimpun menyebutkan pihak usaha juga telah menerima surat peringatan dari Satpol PP. Namun peringatan tersebut seolah tak berarti karena aktivitas karaoke masih terus berjalan seperti biasa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap wibawa pemerintah setempat.
Jika benar sudah ada penolakan warga dan peringatan dari instansi berwenang, mengapa usaha tersebut tetap bebas beroperasi?
Warga kini mulai menyoroti perubahan sikap Kepala Tiyuh yang sebelumnya menyatakan mendukung aspirasi masyarakat, namun belakangan dinilai justru terkesan menghambat proses administrasi penolakan.
Bahkan di tengah masyarakat beredar dugaan adanya kepentingan tertentu di balik mandeknya surat penolakan tersebut.
Dugaan itu mencuat karena hingga kini keluhan warga belum mendapat tindak lanjut nyata.
Masyarakat mendesak pemerintah kecamatan dan dinas terkait segera turun tangan sebelum persoalan ini berkembang menjadi konflik terbuka.
Mereka menegaskan, warga hanya menuntut ketertiban lingkungan dan kepastian sikap pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.(Jn)
